IEO Report: Indonesia Economic Outlook Forum

Hari, tanggal: Senin, 28 September 2026

Waktu pelaksanaan: 12.00–16.45 WIB

Tempat: Hybrid (Auditorium BCA, MM FEB UI dan siaran langsung Youtube Indonesia Economic Outlook)

Tema: “Fiscal Discipline in a Changing Landscape: Reassessing Indonesia’s Fiscal Space Amid Domestic Priorities and Global Pressures”

Acara Indonesia Economic Outlook Forum telah diselenggarakan pada hari Senin, 28 September 2026, dengan mengangkat tema besar “Fiscal Discipline in a Changing Landscape: Reassessing Indonesia’s Fiscal Space Amid Domestic Priorities and Global Pressures”. Forum ini berlangsung di Auditorium BCA, MM FEB UI, serta disiarkan secara hybrid melalui kanal YouTube Indonesia Economic Outlook, sehingga memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari berbagai kalangan untuk mencermati arah kebijakan ruang fiskal Indonesia di tengah prioritas domestik dan tekanan global.

International Keynote Session: “Fiscal Discipline for Faster, Better Growth”

Acara dimulai dengan keynote speech dari perspektif internasional oleh Mehwish Ashraf selaku Senior Economist di World Bank Group. Mengusung judul Fiscal Discipline for Faster, Better Growth, Mehwish membahas bagaimana Indonesia dapat melindungi kredibilitas sambil membiayai transformasi struktural. Ia menegaskan bahwa disiplin fiskal tidak seharusnya dipandang sebagai lawan dari pertumbuhan. Ada tiga pesan utama: Indonesia memiliki platform yang kuat namun basis penerimaan yang tipis; kebijakan fiskal perlu dinilai dari kredibilitas, selektivitas, dan crowding in; serta institusi dan komposisi belanja sama pentingnya dengan aturan fiskal itu sendiri.

Poin-poin utama yang disampaikan antara lain:

• Pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5% dinilai resilien, sementara aspirasinya lebih tinggi, yaitu 7–8%. Tantangannya, basis penerimaan masih tipis, yaitu 12% dari PDB.
• Reformasi seperti kompetisi, iklim usaha, teknologi, dan keterampilan diperkirakan berdampak pada PDB riil sebesar 4% (segera) dan 8% (jangka lebih panjang), serta lapangan kerja sebesar 0,7 juta (segera) dan 21 juta (jangka lebih panjang). Karena itu, kebijakan fiskal perlu membuka sisi penawaran (unlock supply).
• Kebijakan fiskal yang mendorong pertumbuhan dinilai dari tiga ukuran: kredibilitas (jalur jangka menengah yang transparan), selektivitas (prioritas pada belanja berimbal hasil sosial dan produktivitas tinggi), dan crowding-in (memobilisasi investasi swasta).

Mehwish juga menekankan bahwa komposisi belanja menentukan hasil pertumbuhan:

• Pengganda fiskal Indonesia setelah dua tahun: belanja modal 1,4, private crowding-in 1,2, dan belanja konsumsi 0,5.
• Pengganda investasi yang kuat konsisten dengan stok modal publik yang rendah, sedangkan pengganda konsumsi yang rendah mencerminkan tingginya informalitas.

Dari pengalaman internasional, Mehwish memaparkan sejumlah pelajaran:

• Chile dan Viet Nam menunjukkan bahwa aturan fiskal perlu kredibel dan dipadukan dengan seleksi proyek, transparansi, dan manajemen risiko. Korea, Western Balkans, Serbia, dan Nepal menunjukkan peran institusi, reformasi proses yang kecil, dan transparansi risiko fiskal dalam meningkatkan produktivitas dan kepercayaan investor.
• Indonesia dapat mempelajari prinsip-prinsipnya dan menyesuaikannya dengan konteks sendiri, karena pengalaman internasional adalah menu prinsip, bukan template.

Mehwish menutup dengan pesan bahwa pencarian pertumbuhan pada akhirnya adalah pencarian akan produktivitas, peluang, dan kepercayaan.

Panel Discussion Session: “Reassessing Indonesia’s Fiscal Space Amid Domestic Priorities and Global Pressures”

Memasuki sesi panel diskusi, narasumber pertama, Hidayat Amir selaku Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Republik Indonesia hadir dengan perspektif pemerintah (Government Perspective). Hidayat membahas strategi fiskal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, mulai dari dinamika ekonomi global, kualitas belanja pemerintah, hingga pentingnya investasi dan pengembangan sumber daya manusia untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

Poin-poin utama yang disampaikan antara lain:

• Hidayat menegaskan bahwa pemerintah perlu menjaga kesehatan APBN sekaligus mencapai target pembangunan. APBN harus mampu mendorong pertumbuhan dan melindungi masyarakat tanpa mengorbankan kredibilitas fiskal, sehingga kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan keuangan negara perlu dikelola secara seimbang.
• Mengacu pada pemikiran Ray Dalio, Hidayat menjelaskan bahwa perubahan kondisi ekonomi dari satu ekstrem ke ekstrem lainnya merupakan bagian dari siklus yang wajar. Pandemi COVID-19 menjadi contoh bahwa krisis dapat berkembang melampaui perkiraan awal. Oleh karena itu, pemerintah perlu membedakan faktor yang dapat dikendalikan dan yang tidak, serta mempersiapkan kebijakan berdasarkan pengalaman historis dan berbagai kemungkinan risiko.
• Hidayat menyoroti kemajuan Indonesia dalam menurunkan kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol serta menjaga pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan stabil. Ia juga menekankan perluasan akses kesehatan melalui BPJS dan akses pendidikan. Namun, peningkatan anggaran saja tidak cukup; kualitas pemanfaatan anggaran dan perbaikan layanan publik, termasuk fasilitas kesehatan dan pendidikan, juga perlu menjadi perhatian.
• Berdasarkan pengalaman Korea Selatan dan Chile, Hidayat menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi membutuhkan investasi memadai dan konsistensi dalam jangka panjang. Korea Selatan mengembangkan industri teknologi, termasuk semikonduktor, sedangkan Chile memanfaatkan sumber daya tembaga dengan mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang. Ia menekankan bahwa stabilitas merupakan prasyarat bagi pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan.
• Hidayat menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi ditopang oleh modal (capital), tenaga kerja (labor), dan produktivitas faktor total (total factor productivity/TFP). Investasi perlu disertai peningkatan keterampilan tenaga kerja dan pemanfaatan modal yang efektif. Bonus demografi juga hanya dapat dimanfaatkan apabila tersedia lapangan kerja yang sesuai serta sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas, termasuk melalui penanganan stunting dan peningkatan kualitas gizi.
• Hidayat menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan sektor keuangan. APBN perlu mendukung pengembangan sumber daya manusia dan pelayanan publik, sementara investasi komersial dapat dikembangkan melalui instrumen lain, termasuk Danantara. Ia juga menegaskan bahwa APBN dan APBD perlu dipandang sebagai satu kesatuan instrumen kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan.
• Menanggapi penerbitan surat berharga negara dalam mata uang asing, termasuk Panda Bond, Hidayat menjelaskan bahwa diversifikasi sumber pembiayaan dapat membuka alternatif pendanaan sesuai kondisi pasar. Namun, keputusan pembiayaan tetap perlu mempertimbangkan risiko dan biaya (risk and cost). Pemerintah juga harus menjaga kredibilitas sebagai peminjam agar tetap memiliki akses terhadap berbagai sumber pembiayaan.

Pada sesi tanya jawab (Q&A session), Hidayat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai iklim investasi, desentralisasi fiskal, pengelolaan cadangan pangan, serta ruang fiskal dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi:

• Menanggapi pertanyaan mengenai proses perizinan usaha, Hidayat menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan reformasi melalui Online Single Submission (OSS) dan berbagai upaya untuk mempermudah investasi. Ia menekankan pentingnya transparansi, tata kelola yang baik, dan kepastian kebijakan untuk mengurangi ketidakpastian bagi investor. Pemerintah juga perlu terbuka terhadap investasi asing, baik melalui investasi langsung maupun pembiayaan berbasis ekuitas dan utang.
• Hidayat menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal Indonesia melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa. Evaluasi kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) tidak seharusnya hanya berfokus pada besarnya alokasi, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan APBN dan APBD secara terpadu. Perbaikan kualitas belanja dapat menghasilkan manfaat pembangunan yang lebih besar tanpa selalu memerlukan tambahan anggaran.
• Dalam membahas kesiapan menghadapi risiko El Niño dan potensi gangguan pangan, Hidayat menyebut bahwa cadangan beras Indonesia mencapai 5,1 juta ton pada Agustus, dibandingkan tingkat yang biasanya sekitar 1,5–2 juta ton. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan cadangan pangan melalui Organisasi Investasi Pemerintah (OIP) memberikan ruang untuk mengatur waktu pembelian dan penjualan dengan lebih baik, sehingga desain kelembagaan dan pengelolaan dana menjadi faktor penting dalam efektivitas kebijakan.
• Menanggapi potensi guncangan harga pangan dan energi serta target defisit 2027 sebesar 2,4% PDB, Hidayat menjelaskan bahwa ruang fiskal perlu dinilai dengan mempertimbangkan berbagai indikator, termasuk sumber penerimaan, kebutuhan subsidi, dan belanja pemerintah. Pemerintah memantau risiko secara berkala dan memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan pelaksanaan anggaran. Batas defisit tetap berfungsi sebagai jangkar bagi investor, tetapi perlu dipahami bersama kondisi fiskal secara keseluruhan.
• Hidayat menekankan pentingnya perbaikan sistem administrasi perpajakan dan integrasi data untuk meningkatkan pemahaman pemerintah terhadap aktivitas ekonomi. Sistem yang lebih baik dapat membantu mengidentifikasi aktivitas ekonomi informal, meningkatkan pengawasan kepatuhan, serta menilai distribusi manfaat pertumbuhan dan belanja negara secara lebih menyeluruh.

Hidayat menutup paparannya dengan menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan keseimbangan antara kredibilitas fiskal, efektivitas belanja pemerintah, investasi yang memadai, dan pengembangan sumber daya manusia. Pengelolaan APBN dan APBD yang terintegrasi, kebijakan yang adaptif, serta kepastian bagi investor menjadi fondasi penting untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Sesi Panel Discussion dilanjutkan dengan pemaparan dari perspektif sektor swasta (Private Sector Perspective) oleh Bernard Wijaya, selaku CEO Sucor Sekuritas. Bernard membuka dengan gambaran bahwa ekonomi Indonesia masih tumbuh solid di tengah tekanan global, meski ruang kebijakan semakin terbatas, sehingga kepastian arah kebijakan menjadi perhatian pelaku usaha.

Poin-poin utama yang disampaikan antara lain:

• IMF memperkirakan ekonomi global melambat ke 3,0% pada 2026 dan pulih ke 3,4% pada 2027. Untuk Indonesia, proyeksi IMF adalah 5,0% (2026) dan 5,1% (2027).
• Harga minyak diperkirakan naik 31,8% pada 2026 dan turun 11,8% pada 2027. Eropa dan Jepang menjadi kawasan yang paling terdampak harga energi, dengan pertumbuhan di bawah 1,3%.
• Dari sisi moneter, Fed menaikkan Fed Funds Rate ke 3,75–4,00% pada 16 September, sementara BI-Rate bertahan di 5,75%. Imbal hasil SBN 10 tahun berada di 7,01% dan UST 10 tahun di 5,22%, dengan selisih sekitar 180 bps.
• Rupiah berada di kisaran Rp17.885–17.902 per USD. Inflasi Agustus tercatat 3,19% yoy (inti 2,92%), masih dalam sasaran 2,5±1%. Kredit tumbuh 13,3–13,65% pada Agustus.
• Dari sisi fiskal, realisasi APBN s.d. Agustus 2026 mencapai 65,2% target untuk pendapatan, 59,7% untuk belanja, dan 68,7% untuk pembiayaan. Defisit 2026 diproyeksikan 2,85% PDB.
• Ekonomi domestik masih tumbuh 5,29% pada Q2-2026, terutama ditopang belanja pemerintah.
• Ekspor tumbuh 4,13% sementara impor tumbuh 8,82%, sehingga net ekspor menjadi pengurang pertumbuhan.
• Dalam survei Kadin Business Pulse Q2-2026, 47,1% responden menyatakan kondisi usaha memburuk dan 43,5% tidak berencana investasi dalam 6 bulan ke depan.
• Bagi investor, yang paling menentukan adalah prediktabilitas kebijakan, bukan besarnya insentif. Pelaku usaha berharap ada kejelasan arah fiskal, kepastian regulasi, dan restitusi pajak yang lebih cepat.

Bernard menutup dengan menekankan bahwa kepastian kebijakan fiskal dan regulasi menjadi faktor penting bagi keputusan investasi sektor swasta.

Pembicara ketiga pada sesi Panel Discussion adalah Victoria Fanggidae dari The PRAKARSA, yang membahas tantangan ruang fiskal Indonesia dari perspektif organisasi masyarakat sipil (NGO Perspective). Victoria menekankan bahwa ketahanan fiskal tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan utang dan penerimaan negara, tetapi juga dengan kesiapan menghadapi risiko perubahan iklim, penuaan penduduk, serta meningkatnya kebutuhan perlindungan sosial.

Poin-poin utama yang disampaikan beliau adalah sebagai berikut:

• Ruang fiskal Indonesia masih menghadapi tekanan, dengan tax ratio sebesar 9,31% pada 2025 dan pembayaran bunga utang RAPBN 2027 sebesar Rp650 triliun atau sekitar 19% dari pendapatan negara. Sementara itu, utang pemerintah per 30 Juni 2026 mencapai Rp10.293,69 triliun atau 41,26% terhadap PDB.
• Ketidakpastian kebijakan global mencapai puncaknya pada Agustus–November 2025 sebelum mulai menurun pada awal 2026. Meski demikian, tekanan global melalui harga minyak, nilai tukar, dan biaya pinjaman masih menjadi risiko bagi kondisi fiskal Indonesia.
• Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6,0%, lebih tinggi dibandingkan proyeksi ADB, Bank Dunia, IMF, dan OECD yang berada pada kisaran 5,0–5,2%. Perbedaan sebesar 0,8–1,0 poin persentase menunjukkan adanya tantangan dalam mencapai target pertumbuhan tersebut.
• Risiko El Niño menjadi perhatian karena dampaknya dapat berlangsung dalam jangka panjang dan memengaruhi sektor pertanian, ketahanan pangan, energi, transportasi, hingga industri. Di tengah risiko tersebut, pagu BNPB mengalami penurunan sebesar 75,6%, sementara anggaran Kementerian Pertanian turun 30,2% dan transfer ke daerah turun 24,7%, berdasarkan perbandingan periode anggaran yang disajikan.
• Bonus demografi Indonesia diproyeksikan berakhir sekitar 2037–2041. Proporsi penduduk lanjut usia diperkirakan meningkat dari 11,97% pada 2025 menjadi 20,31% pada 2045, sementara rasio ketergantungan naik dari 45,1% pada 2025 menjadi 54,1% pada 2050.
• Perlindungan pensiun masih terbatas, dengan hanya 19,8% pekerja yang mengikuti dana pensiun dan 59,4% angkatan kerja berada di sektor informal. Selain itu, hanya 5,0% rumah tangga lansia bertumpu pada jaminan pensiun, sedangkan 83,7% lansia bergantung pada penghasilan anggota keluarga.
• Dari sisi penerimaan negara, tax ratio Indonesia menurut OECD sebesar 11,8% pada 2024, menjadikannya kedua terendah di ASEAN dalam perbandingan yang ditampilkan. Victoria mendorong perluasan basis pajak penghasilan, khususnya kelompok berpenghasilan tinggi, untuk memperkuat kapasitas fiskal.
• Insentif pajak juga menjadi perhatian karena proyeksi belanja perpajakan pada 2027 mencapai Rp607,7 triliun, melampaui anggaran perlindungan sosial sebesar Rp549,9 triliun. Victoria menekankan pentingnya evaluasi insentif pajak untuk memastikan manfaat ekonomi yang diberikan sebanding dengan penerimaan negara yang dikorbankan.
• Victoria mengusulkan sejumlah langkah kebijakan, meliputi penguatan pajak progresif, audit insentif pajak, perlindungan anggaran layanan dasar dan ketahanan iklim, peningkatan transparansi risiko fiskal, serta pengembangan pensiun sosial bagi lansia miskin mulai 2027.

Dalam sesi Q&A, Victoria turut menanggapi pertanyaan mengenai pentingnya efisiensi fiskal di samping peningkatan penerimaan negara:

• Victoria menjelaskan bahwa efisiensi belanja dan peningkatan penerimaan merupakan dua pendekatan yang perlu dilakukan secara bersamaan. Audit insentif pajak menjadi salah satu contoh efisiensi untuk memastikan anggaran dan fasilitas yang diberikan pemerintah menghasilkan manfaat yang optimal.

Victoria mengakhiri pemaparannya dengan menekankan perlunya memperkuat ruang fiskal melalui penerimaan pajak yang lebih berkeadilan, pengelolaan belanja yang efektif, serta kesiapan anggaran menghadapi risiko sosial dan iklim dalam jangka panjang.

Pembicara terakhir pada sesi Panel Discussion adalah Adhi Nugroho Saputro selaku Research Director Prasasti Center for Policy Studies yang hadir dengan perspektif peneliti (Researchers Perspective). Adhi mengulas kondisi global, kualitas pertumbuhan Indonesia pada 2026, hingga langkah kebijakan yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi.

Poin-poin utama:

• Negara yang banyak berinvestasi di bidang AI mencatat perbaikan outlook pertumbuhan 2026, seperti Tiongkok (4,6%), India (6,4%), dan Malaysia (4,7%), sementara Indonesia berada di 5,0%. Suku bunga global diperkirakan masih tinggi pada 2027 dan fragmentasi perdagangan semakin struktural, sehingga Indonesia perlu tumbuh lebih tinggi di tengah pembiayaan eksternal yang semakin menantang.
• Ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% pada Q1 dan 5,29% pada Q2 2026. Menurut Adhi, investasi saat ini banyak didorong oleh pemerintah dan aktivitas terkait pemerintah, sementara investasi swasta belum sepenuhnya pulih. Kredit investasi tumbuh 24,7% (yoy) pada Q2 2026, hampir seluruhnya dari bank BUMN, sehingga tantangannya adalah memastikan investasi publik mendorong masuknya investasi swasta.
• Konsumsi kelompok pendapatan menengah ke bawah membaik, antara lain didukung program MBG. Namun pertumbuhan lapangan kerja baru 0,9% pada Q2 2026 dan lebih banyak berasal dari sektor informal, sehingga kualitas pekerjaan menjadi perhatian utama.
• Defisit anggaran 2027 direncanakan turun dari 2,8% menjadi 2,4% dari PDB, sehingga peran sektor swasta semakin penting. Ruang manuver Bank Indonesia juga terbatas, dan defisit transaksi berjalan Q2 2026 berada di 3,3% dari PDB (USD 12,5 miliar), dengan pembiayaan jangka panjang menutup 22% dari selisihnya.
• Terkait El Niño, dampaknya diperkirakan memengaruhi panen Januari–Februari tahun depan, sehingga antisipasi dini seperti menilai ulang stok dan impor beras perlu dilakukan.
• Untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, Adhi menekankan reformasi perdagangan dan logistik, fasilitasi investasi, serta kebijakan yang mendorong masuknya modal swasta. Proyek pemerintah sebaiknya diprioritaskan berdasarkan dampak terhadap lapangan kerja dan produktivitas, dengan kepastian regulasi sebagai fondasi dan medium-term framework yang jelas.

Pada sesi tanya jawab (QnA), moderator menyoroti pasar tenaga kerja. Adhi menyampaikan bahwa industri padat karya cenderung menawarkan upah rata-rata lebih rendah, namun yang lebih penting adalah kualitas pekerjaan dan kualitas pertumbuhan. Ia juga menyebut banyak perusahaan saat ini lebih berhati-hati merekrut, dan intervensi kebijakan perlu diarahkan pada penciptaan lapangan kerja formal.

Adhi menutup paparannya dengan pesan bahwa kebijakan yang berfokus pada lapangan kerja formal dan iklim investasi yang pasti akan membantu pertumbuhan lebih terasa bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, Indonesia Economic Outlook Forum berhasil menjadi wadah yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari organisasi internasional, pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga riset dalam mengkaji kembali ruang serta disiplin fiskal Indonesia. Forum ini menegaskan pentingnya kredibilitas fiskal, efektivitas dan kualitas belanja negara, kepastian regulasi untuk mendorong investasi swasta (crowding-in), serta kesiapan kebijakan dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas dan menghadapi risiko jangka panjang demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.